Tiga Pejabat Dituntut, Sorotan Mengarah pada Dugaan Aktor Intelektual yang Belum Tersentuh

PONTIANAK – Onewssergap.com,Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pasir Panjang Indah, Kota Singkawang, memasuki babak krusial. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa dengan pidana berat dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, Jumat, 5 Desember 2025.

Terdakwa Sumastro, Sekretaris Daerah sekaligus mantan Penjabat Wali Kota Singkawang, dituntut pidana penjara 7 tahun 6 bulan serta denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dua terdakwa lainnya, yakni Widatoto (Kepala BPKAD) dan Parlinggoman (Kepala Bapenda), masing-masing dituntut pidana penjara serta denda Rp300 juta subsider kurungan.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Kusumaningrum, dengan anggota Ukar Priyambodo dan Anies Saputro, serta Panitera Pengganti Marlin Yustitia Vika. Jaksa Agus Sudarmanto bertindak sebagai penuntut utama.

Dalam surat tuntutannya, JPU menilai kerja sama pengelolaan HPL Pasir Panjang Indah antara Pemerintah Kota Singkawang dengan PT Palapa Group untuk jangka waktu 30 tahun (2021–2051) cacat sejak awal. Jaksa juga meminta agar Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Palapa Group dibatalkan.

Kerugian Negara Rp3,1 Miliar

Perkara ini bermula dari pemberian keringanan retribusi sebesar 60 persen terhadap kewajiban PT Palapa Group. Nilai awal retribusi yang seharusnya dibayar sebesar Rp5,667 miliar, kemudian dipotong menjadi Rp2,535 miliar, dengan skema pembayaran selama 10 tahun atau sekitar Rp17,46 juta per bulan.

Akibat kebijakan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp3,142 miliar.

JPU menilai keringanan retribusi itu bersumber dari Beleid yang ditandatangani Sumastro saat menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Singkawang pada 21 Desember 2022, yang merujuk pada Nota Dinas tanggal 12 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Wali Kota Singkawang saat itu, Tjhai Chui Mie. Nota tersebut juga telah diakui langsung oleh Tjhai Chui Mie saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang 21 November 2025.

Sumastro ditahan oleh Kejaksaan Negeri Singkawang sejak 10 Juli 2025.

Widatoto dan Parlinggoman ditahan sejak 2 Oktober 2025.

Tim kuasa hukum Sumastro yang terdiri dari Agus Adam P. Ritonga, Syarif Kurniawan, Ridwan M.Y., William Manullang, dan Fahrurrazi dijadwalkan membacakan nota pembelaan (pledoi) pada 10 Desember 2025.

Kasus ini menuai sorotan luas dari publik. Dr. Herman Hofi Munawar, pengamat hukum dan kebijakan publik Kalimantan Barat, menilai tuntutan jaksa tidak menyentuh akar persoalan dan mengabaikan logika hukum.

“Ini sangat memprihatinkan. Tiga orang itu hanyalah pelaksana administratif. Mereka menjalankan perintah. Tetapi justru mereka yang dijadikan tersangka, sementara pihak yang memiliki otoritas utama, yakni wali kota, tidak tersentuh,” ujar Herman, Jumat (5/12/2025).

Menurutnya, dalam sistem pemerintahan, wali kota merupakan pengambil keputusan tertinggi (primus inter pares) dalam kebijakan strategis, termasuk kerja sama pengelolaan aset daerah. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pejabat pemberi perintah tidak masuk dalam konstruksi hukum perkara tersebut.

Herman juga mengungkap bahwa sejak awal PT Palapa Group telah dinilai bermasalah secara administratif. Bahkan, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kementerian Dalam Negeri disebut pernah merekomendasikan agar kerja sama dilakukan melalui tender ulang.

“Perusahaan itu tidak taat pajak dan menunggak BPHTB bertahun-tahun. Ini cacat administrasi serius. Tapi kerja sama tetap dipaksakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam rapat internal Pemkot Singkawang pada 23 Juli 2021, jajaran teknis secara tegas menolak kerja sama tersebut. Namun, keputusan akhir justru berbalik.

“Staf menolak, tetapi wali kota memerintahkan agar perusahaan itu tetap diberikan hak. Ironisnya, yang menolak justru jadi tersangka. Ini yang saya sebut sebagai malpraktik penegakan hukum,” kata Herman.

Herman juga mengutip konsep pleger, mede pleger, dan doen pleger dalam hukum pidana. Menurutnya, dalam kasus ini, posisi wali kota sangat kuat sebagai doen pleger (pemberi perintah yang mengikat secara hierarkis).

“Tidak mungkin tiga pegawai dibebani seluruh tanggung jawab pidana. Ini logika yang dipaksakan,” ujarnya.

Karena itu, Herman mendesak Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk melakukan eksaminasi menyeluruh terhadap:

Surat dakwaan dan tuntutan JPU,

Penetapan tiga tersangka,

Alasan tidak dimasukkannya wali kota dalam konstruksi perkara.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Nusa bersama koalisi masyarakat antikorupsi mendatangi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 1 Desember 2025.

Rombongan dipimpin Ketua LBH Bhakti Nusa Muhammad Syafiuddin, didampingi Bahtiar Ismail, ST, serta perwakilan masyarakat Andri Hermawan dan Irza Nursadi, S.Kep., Ners.

Muhammad Syafiuddin menyampaikan bahwa pihaknya mendesak agar Tjhai Chui Mie segera ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga kuat sebagai aktor intelektual dalam pemberian keringanan retribusi pengelolaan HPL Pasir Panjang Indah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, SH, MH, menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari laporan dan aspirasi masyarakat tersebut.

“Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mencermati aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kejaksaan Negeri Singkawang telah melaksanakan tugas sesuai prosedur. Fakta persidangan serta putusan majelis hakim nantinya akan dijadikan rujukan untuk langkah hukum selanjutnya.

Tim media telah berupaya mengonfirmasi Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, melalui dua nomor WhatsApp sejak pukul 06.45 WIB, Jumat (5/12/2025). Namun hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan.

Sumber: Ketua Tim Media / Pengamat Publik

Publis : Peru