PENGAMBILAN BBM SUBSIDI JENIS PERTALITE DI SPBU KOTA BARU MENGGUNAKAN KENDARAN RODA DUA TENGKI KAPASITAS TENGKI 17-20 LITER SECARA BERULANG KALI JADI SOROTAN

KOTA BARU – PONTIANAK – KALIMANTAN BARAT – Pengambilan BBM bersubsidi jenis pertalite mengunakan kendaran roda dua jenis motor tander dengan kapasitas tengki 17 liter sampai 20 liter tanpa ada plat kendaraan di SPBU Kota Baru dengan nomor SPBU 63.781.01 masih marak dan menjadi sorotan masyarakat juga publik ,(Kota Baru Sabtu 19- September-2026).

Informasi yang beredar dilingkungan masyarakat kota baru pontianak kegiatan pengambilan antrian bbm mengunakan kendaraan roda dua dengan kapasitas tengki sepeda motor jenis tander yang berkapasitas 17 sampai 20 liter sudah berjalan cukup lama dari hasil antrian ini dipindahkan lagi ke di Jrigen” kapasitas 35 liter,kemudian dijual lagi kepada masyarakat.

Kegiatan antrian BBM di SPBU 63.781.01 Kota Baru Pontianak mengunakan tengki sepeda motor dengan kapasitas 17 liter sampai 20 liter sudah lama menjadi sorotan dan keluhan di lingkungan masyarakat di daerah kota baru Pontianak.

Hasil Investigasi awak media di lapangan yang ada di areal SPBU kota baru dengan nomor SPBU 63.781.01 masih ditemukannya pengisian antrian kendaran roda dua jenis tander kapasitas tengki 17 liter sampai 20 liter,saat ditanyakan awak media kesalah satu pengantri yang saat itu di temukan di SPBU terkait dengan aktivitasnya menjelaskan dalam satu hari bisa antri bolak balik kurang lebih 10 kali atau lebih dan BBM hasil antrian di dari tengki sepeda motor di pindahkan lagi ke Jrigen kapasitas 30-35 liter dan kemudian dijual lagi ke masyarakat atau kios.

Awak media melakukan monitoring dilapangan sekitar SPBU dengan nomor SPBU 63.781.01 pada hari sabtu 19 september 2026 dan melihat dengan jelas aktipitas tersebut dan aktipitas yang terjadi antrian kendaran roda dua jenis tander dengan kapasitas tengki dari 17 liter sampai 20 liter berhentinya kegiatan setelah BBM Subsidi Jenis Pertalite sudah habis.

Awak media menyoroti bahwa kegiatan ini sudah ada kesepakatan yang di ketahui oleh manejer SPBU dan juga sudah diketahui dari menejemen SPBU tersebut sehingga aktivitas ini terus berjalan dengan aman dan berkelanjutan terus.

Masyarakat dan publik menyoroti bahwa dalam aktivitas kegiatan antrian BBM roda dua di SPBU Kota Baru dengan nomor SPBU 63.781.01 diduga sudah ada kordinasi dengan pihak menajemen SPBU dan APH (Aparat Penegak Hukum) yang ada diwilayah Kota Baru Pontianak.

Untuk itu ini jelas jika Pengambilan BBM jenis pertalite bersubsidi di SPBU 63.781.01 kota Baru kabupaten kubu raya Pontianak pada pagi hari sampai sore hari merupakan kejahatan yang sudah melanggar undang-undang (UU) tentang migas (minyak bumi dan gas) yang sudah diatur dalam Undang-undang utama yang mengatur sektor minyak dan gas bumi di Indonesia saat ini adalah UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
(https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2001/22tahun2001uu.htm), [2] (https://peraturan.go.id/id/uu-no-22-tahun-2001)Poin Utama UU No. 22 Tahun 2001Kegiatan Usaha Hulu: Meliputi eksplorasi dan eksploitasi yang dijalankan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) antara pemerintah dan badan usaha.Kegiatan Usaha Hilir: Meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang wajib memiliki izin usaha.Penguasaan Negara: Sumber daya alam migas dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. [1]

(https://jdihn.go.id/doc/2009813), [2] (https://www.hukumonline.com/berita/a/undangundang-nomor-22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas-bumi-hol4366/), [3] (https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2001/22tahun2001uu.htm)Perkembangan TerbaruRevisi UU Migas: Pemerintah dan DPR terus mendorong pembahasan revisi UU No. 22 Tahun 2001 untuk meningkatkan lifting (produksi siap jual) minyak nasional, mempercepat investasi proyek besar (seperti Masela dan Andaman Selatan), serta memperjelas status kelembagaan pengelola migas.

Demi untuk menjunjung tinggi tentang etikakode etik Profesi jurnalistik:

Segenap tim redaksi siap membuka ruang hak jawab,dan hak koreksi,dari pihak manapun yang disebutkan dalam pemberitaan ini

Berdasarkan dengan undang-undang (UU) NO.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,serta undang-undang (UU) No.40 tahun 1999 tentang pers

Tim:Investigasi

Redaksi:Tim