“Dana Bantuan Dari Presiden Sebesar 20 Miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan Di kabupaten Kayong Utara Jadi sorotan

Kayong Utara-Kalimantan Barat-Dana Bantuan dari Presiden Republik Indonesia Jendral Purn H.Prabowo Subianto (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kayong Utara telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak 9 September 2026 Jadi tanda tanya masyarakat serta jadi sorotan tajam publik.

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan pihak terkait per Oktober 2026 sebagai berikut:

1.Masuk ke RKUD: Dana Rp20 miliar cair pada 9 September 2026 sebagai bentuk dana siap pakai dari pemerintah pusat/presiden.
Rincian Sebagian Penggunaan (Sekitar Rp5 Miliar):

2. Dinas Kesehatan: Dialokasikan sekitar Rp1,6 miliar untuk penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap.

3. Satpol PP, Pihak Kecamatan, dan Operasional: Digunakan untuk operasional lapangan, honor petugas/relawan, serta pembelian alat sesuai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
Pengadaan Alat dan Sumur Bor: Sebagian anggaran digunakan untuk penyewaan dua unit excavator serta pembuatan sumur bor di 35 titik rawan karhutla, sementara sebagian pengadaan alat masih dalam proses karena terkendala stok/perumusan teknis.

4.Alokasi BPBD (Sisa Rp10 Miliar): Sebesar Rp10 miliar tersimpan di rekening BPBD untuk penguatan kapasitas desa-desa yang rawan dan terdampak karhutla, dan sebagian lagi masih dalam proses pengadaan/perumusan juknis.

Sorotan Publik

Penggunaan dana ini sempat mendapat sorotan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat serta organisasi mahasiswa/relawan (seperti Himakatra) agar Pemkab Kayong Utara lebih transparan membuka rincian alokasi dan realisasi anggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ujarnya.

Pertanyaan masyarakat dan publik

1.Seperti Apa mekanisme yang sudah dilakukan Pemkab Kayong Utara dalam mengelola dana bantuan dari negara tersebut

2.Apakah bantuan tersebut Sudah Tersalurkan dengan baik dibeberapa wilayah yang ada Di kabupaten Kayong utara yang Terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan

3.untuk Masyarakat yang Terkena dampak akibat dari kebakaran hutan dan lahan seperti apa bantuan yang di salurkan pemkab Kayong Utara kepada masyarakat

Publik menyoroti dengan tajam bahwa di daerah kabupaten kayong utara kalimantan barat di duga kuat banyak sekali mulai dari kasus-kasus proyek pekerjaan dari dinas serta instansi terkait yang tidak tepat sasaran dalam pembangunanya juga tidak bermanfaat untuk masyarakat sehingga dikatagorikan produk gagal,serta diduga keras banyaknya proyek yang dilakukan pembangunanya tidak epesien banyak proyek yang dibangun tidak episen untuk kualitas bangunan tersebut,sehingga membuat adanya kerugian negara dan pemerintah daerah setempat.

Untuk itu publik maupun masyarakat kab.kayong utara berharap kepada Aparat penegak hukum (APH) seperti Kejari,Kejati,Polda Kalbar,KPK RI,Kejagung RI.,serta para istansi terkait untuk segera turun tangan dalam melakukan pemeriksaan serta mengusut tuntas bila mana ditemukan ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan atau penyaluran dana bantuan dari negara yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jendral Purn wirawan H.Prabowo Subianto kepada Pemkab Kabupaten Kayong Utara, untuk segera dilakukan proses secara hukum dan dibuka transparan secara terang menderang kepada publik maupun masyarakat Karena dana tersebut diperbantukan dari negara untuk membantu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menggunakan anggaran keuangan dari negara yang didapatkan dari rakyat serta akan diperuntuhkan untuk Rakyat kembali.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Pemkab kab.Kayong Utara/sukadana pungkasnya.

Untuk menjunjung tinggi tentang etika Jurnalistik:

Segenap tim redaksi siap membuka ruang hak jawab,hak koreksi,dari pihak manapun yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Berdasarkan undang-undang- (UU) No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta berdasarkan undang-undang- (UU) No.40 tahun 1999 tentang pers.

Sumber:Masyarakat/Tim Investigasi

Tim:Redaksi