PROYEK PRONA PEMBUATAN SERTIPIKAT GRATIS DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DIKECAMATAN SIMPANG HILIR MENJADI SOROTAN PUBLIK

SIMPANG HILIR – KAYONG UTARA – KALIMANTAN BARAT,Pengurusan sertipikat gratis melalui prona yang merupakan kebijakan pemerintah pusat/ presiden di sinyalir tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di kecamatan simpang hilir kabupaten kayong utara kalimantan barat hingga sampai saat ini jadi perbicangan masyarakat dan sudah jadi sorotan publik Sabtu 11-september-2026.

Informasi yang beredar dikalangan masyarakat desa teluk melano kecamatan simpang hilir yang sangat memprihatinkan dan adanya rasa kecewa kepada pihak desa teluk melano yang menjadi pengurusan sertipikat tanah melalui program perona yang merupakan kebijakan pemerintah pusat menjadi tanda tanya oleh masyarakat…..???

Program prona yang merupakan kebijakan pemerintah pusat tidak berjalan dengan biak dan efsiensi ,jelas dalam kepengurusan surat sertipikat tanah milik masyarakat dengan dibebani biaya persatu sertipikat berkisar dari dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.250.000,-) sampai dengan tiga ratus ribu rupiah (Rp.300.000,-) sampai saat ini belum ada kejelasan dari kepala desa teluk melano yang lama yaitu pak Margono ujarnya.

Informasi yang diterima dari masyarakat pengajuan pembuatan sertifikat melalui program prona yang ada di desa teluk melano berkisar kurang lebih 600 sertipikat yang mana dana sudah diserahkan kepada pengurusnya yang melibatkan kepala desa selaku penangung jawab dalam pengurusan surat-surat tersebut.

Masyarakat desa teluk melano kecamatan simpang hilir kabupaten kayong utara sempat mendatangi kantor BPN (Badan Pertanahan Negara) di kabupaten kayong utara untuk meminta kejelasan terkait lambatnya proses penerbitan sertipikat tanah milik masyarakat desa teluk melano yang sudah diajukan oleh kepala desa dan pengurus yang terlibat langsung dalam pengurusan surat tersebut di kantor badan pertanahan nasional kabupaten kayong utara,namun masyarakat desa teluk melano hanya mendapat jawaban serta janji manis dengan alasan belum ada di tandatangani oleh pimpinan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayong Utara. sementara pengajuan pembuatan sertipikat melalui program prona tersebut sudah cukup lama (Kurang lebih 6 Tahun) tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat apa penyebabnya dan kendalanya sehingga belum ada diterbitkan sertipikat tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat sampai saat ini terangnya.

Awak media menerima keluhan masyarakat setempat dan melakukan investigasi dilapangan di desa teluk melano kecamatan simpang hilir untuk mencari fakta dan kebenaran yang sedang beredar dilingkungan masyarakat desa teluk melano terkait pembuatan sertipikat tanah melaui program prona yang dikatagorikan lambat dan lali atau tidak epesien.

Awak media melakukan comfirmasi langsung dilapangan dengan mendatangi kantor desa teluk melano kecamatan simpang hilir,kemudian di kantor desa teluk melano awak media disambut langsung oleh salah satu perangkat desa yang ada dikantor desa Pak IN,kemudian awak media langsung melakukan comfirmasi dengan menanyakan kepada perangkat desa teluk melano terkait program prona serta terkait penerbitan atau pembuatan sertipikat gratis dari program pemerintah pusat, saat itu juga dari perangkat desa teluk melano menyampaikan langsung kepada awak media benar adanya program tersebut namun dari 600 sertipikat yang diajukan oleh masyarakat baru sekitar 15% yang sudah jadi atau sudah terliasasi jadi masih 85 % yang belum terliarisasi oleh Badan Partanahan Nasional Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

Sementara biaya pembuatan sertipikat tersebut sudah dibayar lunas oleh masyarakat kepada kepala desa dan pengurus lainnya.

Masyarakat dan publik menyoroti dengan tajam bahwa diduga dalam kepengurusan sampai dengan penerbitan sertipikat tanah yang sudah di ajukan oleh masyarakat adanya unsur kesengajaan dan juga adanya kejahatan yang terstruktur untuk memperlambatkan proses penerbitan surat sertipikat tanah milik masyarakat,sehingga nantinya jika masyarakat yang sudah mengajukan secara terkodinir oleh desa tiba – tiba ketimpa musibah meninggal dunia dan pihak alih waris tidak mengetahui persoalan diatas maka surat sertipikat tanah masyarakat yang sudah diajukan dan terbit akan bisa menjadi hak milik orang-orang yang tidak bertangung jawab untuk memiliki dan menguasa’i hak atau barang yang bukan menjadi milik dia ungkap masyarakat dalam keterangannya Resminya menyampaikan kepada Tim investigasi yang dilakukan Awak media.

Publik menyoroti dengan keras dan mendorong kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan audit penuh terkait kebijakan pemerintah pusat terkait program prona yang tidak epasien Tidak transparan dan tidak terbuka dalam menjalankan program tersebut sehingga akan bisa menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat dan pemerintahan kabupaten kayong utara kalimantan barat pungkasnya.

Untuk itu publik maupun masyarakat teluk Melano kab.kayong utara berharap kepada Aparat penegak hukum (APH) seperti Kejari,Kejati,Polda Kalbar,KPK RI,Kejagung RI.,serta para istansi terkait untuk segera turun tangan dalam melakukan pemeriksaan serta mengusut tuntas bila mana ditemukan ada indikasi penyimpangan untuk segera dilakukan proses secara hukum dan dibuka transparan secara terang menderang kepada publik maupun masyarakat Karena didalam pelaksana’an pembangunan program dari pemerintah semua itu menggunakan anggaran keuangan dari negara yang didapatkan dari rakyat serta akan diperuntuhkan untuk Rakyat kembali.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Pemkab kab.Kayong Utara/sukadana pungkasnya.

Untuk menjunjung tinggi tentang etika Jurnalistik:

Segenap tim redaksi siap membuka ruang hak jawab,hak koreksi,dari pihak manapun yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Berdasarkan undang-undang- (UU) No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta berdasarkan undang-undang- (UU) No.40 tahun 1999 tentang pers.

Tim:Investigasi

Redaksi:Tim