Tokoh Pemuda Kalbar Desak Polda Kalbar Usut Tuntas Kasus Oli Palsu Dan Soroti Laporan terhadap Keterlambatan Tiga Pemasok F, W dan P dari PT Devas Adipura Bersama (PT DAB)

Pontianak  Kalbar,150826 — Penanganan perkara dugaan peredaran oli yang tidak memenuhi standar di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan. Di tengah telah dilimpahkannya perkara tersangka Edy Mulyadi alias Edy Chow ke Kejaksaan Negeri Mempawah, pihak kuasa hukum meminta Polda Kalimantan Barat tidak berhenti pada pelaku yang berada di tingkat distribusi, tetapi menelusuri seluruh mata rantai pemasok barang.

Desakan tersebut disampaikan oleh salah seorang Tokoh Pemuda Kalbar, yang mempertanyakan tindak lanjut laporan polisi terhadap tiga pihak yang disebut sebagai pemasok utama oli dari Jakarta dan Tangerang.

Menurutnya, laporan tersebut dibuat untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain dalam rantai pasok produk yang kemudian beredar di Kalimantan Barat. Mereka meminta penyidik memeriksa seluruh pihak berdasarkan bukti dan keterangan yang telah disampaikan, serta memastikan tidak ada perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum.

Sorotan itu muncul setelah perkara dugaan peredaran oli tidak sesuai standar di Kalimantan Barat memasuki tahap penuntutan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar pada 8 Juli 2026 menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Mempawah setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Kasus tersebut bermula dari temuan dugaan peredaran pelumas bermasalah di sebuah gudang kawasan pergudangan Jalan Extra Joss, Kubu Raya, pada Juni 2025. Polda Kalbar kemudian melakukan pemeriksaan, penyitaan dan pengujian terhadap sejumlah sampel pelumas.

Oplus_131072

Polda Kalbar sebelumnya menyatakan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/193/VI/2025/SPKT/Polda Kalbar tertanggal 21 Juni 2025. Polisi juga menegaskan kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Tokoh Pemuda Kalbar Soroti Laporan Balik

Di sisi lain, dirinya menilai proses hukum terhadap kliennya perlu dilihat secara utuh, termasuk dengan menelusuri pihak yang memasok produk oli tersebut. Dimana tiga pihak yang mereka sebut sebagai pemasok dari Jakarta dan Tangerang. Nama yang disebut adalah Fondri, Wendi dan Popo dari PT Devas Adipura Bersama (PT DAB), apabila terdapat bukti bahwa produk bermasalah berasal dari pihak pemasok, maka penyidik perlu menelusuri sumber barang, transaksi, dokumen pengiriman, komunikasi bisnis, serta pihak yang mengetahui atau bertanggung jawab atas spesifikasi produk.

“Jangan hanya berhenti di hilir. Kalau memang ada dugaan tindak pidana dalam rantai pasok, seluruh pihak yang memiliki peran harus diperiksa berdasarkan alat bukti,” demikian substansi desakan Salah seorang tokoh Pemuda Kalbar sebagaimana diberitakan sebelumnya dan juga mempersoalkan adanya dugaan perbedaan perlakuan dalam penanganan dua laporan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Mereka membandingkan proses perkara Edy Chow yang telah berjalan hingga tahap P-21 dan pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan dengan laporan terhadap pihak pemasok yang menurut mereka belum menunjukkan perkembangan sebagaimana diharapkan.

Istilah “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas” kemudian digunakan untuk menggambarkan kekhawatiran tersebut. Karena itu, transparansi mengenai perkembangan laporan terhadap pihak lain dinilai penting agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkara tersebut.

Desakan agar Perkara Dibongkar hingga ke Hulu

Meminta Polda Kalbar mengusut perkara hingga ke tingkat pemasok apabila bukti yang tersedia memang menunjukkan adanya keterkaitan.

Mereka juga meminta agar laporan terhadap tiga pihak yang disebut berasal dari Jakarta dan Tangerang ditangani secara transparan, termasuk memberikan kejelasan mengenai status laporan, pemeriksaan terhadap terlapor, serta hasil penyelidikan atau penyidikan apabila telah dilakukan.

Desakan tersebut pada dasarnya bertumpu pada prinsip bahwa penegakan hukum terhadap dugaan peredaran produk ilegal tidak seharusnya hanya menyasar pihak yang berada di tingkat paling bawah dalam rantai distribusi.

Kasus ini pada akhirnya menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengungkap siapa yang menguasai barang di gudang, tetapi juga menelusuri asal-usul produk, jalur distribusi, transaksi, serta pihak-pihak yang apabila terbukti memiliki peran pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Publik kini menunggu sejauh mana Polda Kalbar akan menindaklanjuti laporan terhadap pihak-pihak yang disebut sebagai pemasok tersebut dan apakah penyidikan nantinya akan mampu mengungkap seluruh mata rantai dugaan peredaran oli bermasalah di Kalimantan Barat.

Tim Redaksi

Editor:Prd.