Home » Politik » Ketua Umum PKN dan Jajaran Hadiri Undangan Klarifikasi Terkait Permohonan Informasi Publik di Gedung KPK

Ketua Umum PKN dan Jajaran Hadiri Undangan Klarifikasi Terkait Permohonan Informasi Publik di Gedung KPK

admin 09 Mar 2024 135

JAKARTA [KASTV- Jumat, 8/3/2024, Ketua Umum perkumpulan masyarakat PKN (Pemantau Keuangan Negara) Patar Sihotang, S.H.,M.H., dan jajaran menghadiri undangan klarifikasi terkait permohonan laporan pertanggung jawaban pengadaan barang dan jasa yang ada di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK yang beralamat di Jl. Kuningan Persada No.Kav 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kamis, 7/3/2024.

Undangan Klarifikasi ini berawal dari Lembaga PKN mengajukan permohonan informasi publik pengadaan barang dan jasa yang ada di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai wujud transparansi profesionalisme dan sebagai bagian bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat, sebagai perkumpulan masyarakat PKN yang tupoksinya bagian dari kontrol serta pengawasan terkait program, kebijakan dan disertai keputusan yang pastinya harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Patar Sihotang dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kedatangannya ke Gedung KPK ini atas undangan atau semacam klarifikasi terkait dengan permohonan informasi publik yang di ajukan berapa pekan lalu.

“Yang pastinya undangan ini semacam Klarifikasi, pastinya kita sebagai lembaga koperatif dan konsisten untuk memenuhi undangan dari pihak KPK, kalaupun di pertanyakan untuk apa dan keperluan apa dengan dokumen tersebut ya intinya sebagai wujud transparansi dari KPK sebagai lembaga yang taat akan undang -undang, lagian dokumen yang kita mohonkan itukan dokumen laporan pertanggung jawaban dan sifatnya terbuka, lagian sudah diatur dan diamanahkan oleh undang -undang no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik,”pungkas Patar.

 

Lebih lanjut Patar menyampaikan adapun permohonan dokumen yang di minta ke KPK itu kan sebagai langkah awal serta bagian dari pengawasan/kontrol karena sebagai perkumpulan masyarakat aktivis anti korupsi sekaligus bagian dari gerakan menyuarakan keterbukaan informasi publik niatnya hanya ingin agar KPK semakin baik dan pastinya bahwa mereka profesional, transparan dan akuntabel, mengingat lembaga anti rasuah ini kan tupoksinya memberantas oknum -oknum pejabat yang korup.

“Kita hanya ingin memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik, sebagai perkumpulan masyarakat anti korupsi sudah seharusnya kita membantu serta ikut berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sudah seharusnya kita mengingatkan terus agar jangan sampai mereka menindak pejabat pelaku korupsi sementara mereka sendiri juga ikut korupsi, kan pastinya lucu,”jelasnya.

Saat ditanyakan terkait dokumen apa saja yang di mohonkan dan diminta ke KPK, Patar mengatakan bahwa yang pastinya laporan pertanggung jawaban terkait pengadaan barang dan jasa serta inventaris barang sitaan dari penjabat yang korupsi, sudah final dan sudah diputuskan oleh pengadilan.

“Pastinya yang kita mohonkan itu yang ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa di KPK, begitu juga dengan barang sitaan yang sudah di lelang dan pastinya uangnya kan masuk ke negara, kita hanya ingin tahu perinciannya seperti apa, intinya kita ingin agar KPK semakin baik kinerjanya,jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat menurun, kalau menurun terus siapa yang diandalkan lagi untuk menindak Lanjuti dan menangkap pelaku -pelaku korupsi,”tutup Patar.

Redaksi

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Polri Akan Gelar Panen Raya Jagung Serentak di Kabupaten Bengkayang, Kalbar

admin

22 Mei 2025

  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar kegiatan panen raya jagung secara serentak pada bulan Juni 2025 mendatang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan Polri yang telah memasuki kuartal II tahun berjalan. Lokasi panen raya akan dipusatkan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut konkret Polri dalam mendukung …

PDIP Inisiator Kenaikan PPN 12%, Pemerintahan Prabowo Pilih Jalan Keadilan

admin

23 Des 2024

    Jakarta, 22 Desember 2024 – Polemik mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen kembali mencuat setelah beberapa pihak, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan ini berakar pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang diprakarsai oleh PDIP sendiri. Dalam …

Hasil Pleno KPU Kalbar: Norsan-Krisantus Raih 52,80% Suara untuk Periode 2025-2030

admin

08 Des 2024

  Pontianak, Kalimantan Barat (8 Desember 2024) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2024 di Hotel Mercury, Pontianak. Rapat berlangsung lancar tanpa ada keberatan dari para saksi pasangan calon maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat. …

Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Kalimantan Barat, Pilkada Gubernur & Wakil Gubernur Kalbar Pasangan Drs.H.Ria Norsan MM.MH dan Krisantus Kurniawan S.Ip.M.Si, Menang di 13 Kabupaten / Kota, hanya Kalah Tipis di Kabupaten Kayong Utara

admin

08 Des 2024

    Pontianak- Kalimantan Barat Jurnalis Dari Onewsmedia.co.id Paulus.D melakukan peliputan pelaksanaan Pleno Terbuka KPU Provinsi Kalimantan Barat, tempat Hotel Mercury di Pontianak 08-12-2024. Dalam agenda acara kegiatan Pleno berjalan lancar, aman, tertib tidak ada keberatan oleh saksi- saksi dari ketiga pasangan calon, begitu juga Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tidak ada keberatan Hasil Rekapitulasi KPU …

Bawaslu Kalbar mengadakan Rapat Konsolidasi Kelembagaan pasca-Pilkada Serentak 2024,

admin

07 Des 2024

  Pontianak kal bar 7/12.2024 Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antar pengawas Pemilu dalam mengawal tahap rekapitulasi Pilkada di tingkat provinsi. Dalam acara tersebut, dibahas potensi permasalahan pasca-Pilkada, termasuk pengamanan integritas hasil rekapitulasi dan antisipasi sengketa. Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, menekankan pentingnya pengawasan pasca-pemungutan suara, memastikan bahwa tidak ada manipulasi data atau intervensi …

Illank Rajab Minta RMS dan Popon JSI klarifikasi Terkait Anjloknya Perolehan Suara Sehati di Pilwalkot

admin

02 Des 2024

  MAKASSAR, Tim Sehati Reaksi Cepat (SRC) masih aktif paskah pencoblosan 27 November 2024. Tim yang terdiri dari Ormas dan komunitas itu mencari data terkait dengan anjloknya perolehan suara pasangan nomor urut 2 Andi Seto dan Rezki, Hampir di semua TPS yang ada saat Pemilihan Wali kota Makassar (Pilwakot). “Sejauh ini teman- teman  menemukan adanya keganjilan …

Hot Categories
x
x