Dr. Herman Hofi Munawar: Kesalahan Administratif PBJP Tidak Boleh Langsung Dipidanakan, APH Wajib Patuhi Prinsip Ultimum Remedium

Pontianak,20 Desember 2025 – Onewssergap.com,Praktik pemanggilan aparat penegak hukum (APH) terhadap pengusaha jasa konstruksi serta penyedia barang dan jasa pemerintah dengan alasan yang tidak spesifik dinilai telah menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif dan menghambat penyerapan anggaran.

Fenomena ini mendapat sorotan serius dari pakar hukum administrasi negara, Dr. Herman Hofi Munawar.
Menurutnya, pendekatan hukum pidana yang kerap digunakan APH dalam persoalan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan kekeliruan mendasar dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan.

“Secara regulasi, PBJP adalah ranah hukum administrasi dan perdata karena berbasis kontrak. Namun faktanya, APH sering kali langsung menggunakan pendekatan pidana tanpa melalui mekanisme administrasi terlebih dahulu,” tegas Dr. Herman.

Ia menjelaskan, keberadaan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, serta diperkuat dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sejatinya telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan perlindungan bagi pelaksana pengadaan dari potensi kriminalisasi.

Dr. Herman menegaskan bahwa kontrak PBJP merupakan perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia yang tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata (pacta sunt servanda) dan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi, mekanisme penyelesaiannya adalah melalui gugatan perdata atau arbitrase, bukan pidana.

“Jika ada dugaan kerugian negara dalam pengadaan barang dan jasa, maka APIP wajib menjadi garda terdepan untuk melakukan pemeriksaan dan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa kesalahan administratif tanpa unsur penyalahgunaan wewenang menjadi tanggung jawab OPD terkait, sedangkan kesalahan administratif yang disertai penyalahgunaan wewenang menjadi tanggung jawab pejabat bersangkutan. Bahkan, regulasi memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi APIP sebelum masuk ke ranah hukum lain.

Dr. Herman menekankan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan primum remedium.

“Jika aspek administrasi dan perdata sudah memberikan pemulihan berupa ganti rugi, maka proses pidana tidak perlu dilakukan, kecuali ditemukan mens rea yang nyata seperti suap, gratifikasi, atau persekongkolan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa PA, KPA, dan PPK tidak perlu merasa terintimidasi selama bekerja sesuai prosedur dan tidak memiliki niat jahat. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menginstruksikan APH untuk mendahulukan proses administrasi internal melalui APIP sebelum melakukan penyidikan.

Menurut Dr. Herman, penegakan hukum yang tidak sesuai dengan rule of the game harus dilawan secara kolektif oleh organisasi jasa konstruksi sebagai payung hukum para kontraktor.

“Sudah saatnya kepala daerah memperkuat APIP di daerah masing-masing. Penguatan APIP adalah kunci agar setiap persoalan tidak langsung berujung ke meja hijau tanpa audit administratif yang objektif,” katanya.

Ia juga mendorong para kepala daerah sebagai ketua Forkopimda untuk mengkomunikasikan prinsip-prinsip ini kepada seluruh unsur, agar pelayanan publik khususnya pengadaan barang dan jasa dapat berjalan normal tanpa intimidasi dari pihak mana pun.

“Sekali lagi, kesalahan administratif dalam pengadaan barang dan jasa menurut Perpres 46 Tahun 2025 dan UU Administrasi Pemerintahan diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi, bukan pidana. Tanpa mens rea, tindakan administratif tidak boleh dipidanakan,” pungkas Dr. Herman Hofi Munawar.

Jika Anda ingin, saya bisa:
Menyingkat versi straight news
Menguatkan gaya opini tokoh
Menyesuaikan untuk rilis organisasi jasa konstruksi
Menambahkan judul alternatif yang lebih tajam.

Sumber : Dr Herman Hofi Munawar Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik

Redaksi : Peru Onews Sergap