Dr. Herman: Pemecatan ASN di Kubu Raya Terlalu Tergesa-gesa dan Berpotensi Rugikan Daerah

Kubu Raya – Oneessergap.com,Rencana pemecatan terhadap lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai terlalu tergesa-gesa dan tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian serta filosofi pembinaan yang seharusnya menjadi dasar dalam manajemen ASN.

Menurut Dr. Herman Hofi Munawar, pemecatan adalah sanksi paling berat dan bersifat ultimum remedium, sehingga tidak boleh dijadikan solusi cepat ataupun sebagai wujud unjuk ketegasan semata. Hakikat manajemen ASN, tegasnya, adalah pembinaan, bukan pembinasaan.

“Birokrasi dibangun untuk meningkatkan kapasitas aparatur agar profesional, bukan untuk mencari-cari kesalahan tanpa memberikan ruang bagi ASN untuk memperbaiki diri,” ujar Dr. Herman.

Ia menekankan bahwa sebelum mengusulkan sanksi berat, bagian kepegawaian Pemda Kubu Raya memiliki kewajiban moral dan kelembagaan untuk mengidentifikasi akar persoalan. Apakah pelanggaran timbul akibat ketidakpahaman aturan, kurangnya pengawasan, atau minimnya pembinaan? Jika pembinaan selama ini lemah, maka bagian kepegawaian justru harus turut dievaluasi.

Bahkan menurutnya, Bupati Kubu Raya selaku pembina kepegawaian perlu menilai kembali kinerja jajaran kepegawaian sebelum mengambil keputusan ekstrem seperti pemecatan.

Dampak pemecatan juga tidak ringan.
Hilangnya ASN berarti hilangnya investasi pemerintah dalam bentuk pelatihan, pengalaman, dan kompetensi yang telah dibangun. Pemerintah daerah yang saat ini saja kekurangan personel akan menanggung beban baru berupa proses rekrutmen dan pelatihan ulang.

Dari sisi sosial, pemecatan dapat memicu tekanan ekonomi serta masalah sosial terhadap keluarga ASN, termasuk terhadap anak-anak mereka. “Hal ini harus menjadi pertimbangan serius Bupati, sebab keputusan administratif selalu memiliki konsekuensi kemanusiaan,” tambah Dr. Herman.

Ia juga mengingatkan bahwa pemecatan yang terlalu mudah justru menurunkan moral kerja ASN lainnya dan menimbulkan ketakutan, yang akhirnya dapat menghambat kreativitas, kinerja, serta inovasi pelayanan publik.

Karena itu, Dr. Herman menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas dan tahapan yang jelas sebelum menjatuhkan sanksi berat. ASN yang memiliki masalah disiplin harusnya terlebih dahulu diarahkan melalui program pembinaan, pelatihan integritas, peningkatan etika profesi, hingga evaluasi kinerja berkala.

Pemecatan hanya dapat dijatuhkan untuk pelanggaran berat—seperti korupsi, tindakan kriminal serius, atau pelanggaran berulang yang tidak berubah meski telah dibina. Bahkan dalam kasus tersebut, seluruh proses wajib mengikuti PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, termasuk pemeriksaan lengkap (BAP), pemberian hak pembelaan, serta keputusan berdasarkan fakta dan bukti.

“Tanpa proses yang adil dan transparan, pemecatan dapat memicu sengketa hukum dan memperburuk tata kelola kepegawaian,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Dr. Herman mendorong Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mengutamakan pendekatan pembinaan dan penguatan kapasitas ASN. Pemecatan, katanya, harus benar-benar menjadi pilihan terakhir ketika semua peluang perbaikan telah ditempuh.

Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar Pengamat Hukum Dan Kebijakan Publik 

Publis : Peru