Kelangkaan Solar Subsidi Masih Terjadi di Kalbar Awal 2026, Pengamat Nilai Ada Kelalaian Sistemis

Onewssergap.com,Pontianak – Hingga awal tahun 2026, persoalan pendistribusian BBM bersubsidi, khususnya Solar, masih menuai kekecewaan publik. Fenomena kelangkaan yang ditandai antrean panjang kendaraan truk di hampir seluruh SPBU, baik di dalam Kota Pontianak maupun di luar kota, terus berulang tanpa solusi yang jelas.

Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai persoalan ini bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan mencerminkan adanya kelalaian sistemis, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya unsur pembiaran yang disengaja. Menurutnya, akar masalah utama terletak pada lemahnya pengawasan yang bersifat performatif serta ketidaktegasan dalam penegakan sanksi.

“Pengawasan seolah hanya formalitas, tanpa keberanian untuk menindak tegas pelanggaran yang nyata terjadi,” ujar Herman.
Dari perspektif kebijakan publik, ia menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan Hiswana Migas merupakan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Ketiganya dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsi kewenangan (tupoksi) secara optimal dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi.

Secara yuridis, PT Pertamina Patra Niaga bukan sekadar entitas bisnis biasa, melainkan perpanjangan tangan negara yang mengemban mandat pelayanan publik. Pertamina Patra Niaga bertanggung jawab mengelola seluruh rantai pasok hilir dan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi.

“Jika penertiban BBM bersubsidi benar-benar serius dilakukan, seharusnya tidak sulit. Pertamina Patra Niaga hanya membutuhkan keberanian politik dan kelembagaan untuk memutus kontrak kerja sama (PKS) SPBU nakal secara massal sebagai sinyal tegas bahwa subsidi negara tidak boleh dipermainkan,” tegasnya.

Ia juga mengkritik pola penindakan yang selama ini hanya berhenti pada sanksi administratif. Menurutnya, Pertamina jarang membawa kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ke ranah pidana melalui sistem peradilan pidana bersama aparat penegak hukum, padahal praktik tersebut merupakan kejahatan serius terhadap keuangan negara.

Herman mengingatkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya masih menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan jenis dan penyaluran BBM bersubsidi. Karena itu, tidak ada alasan bagi aparat dan operator untuk bersikap permisif terhadap penyimpangan.

Lebih jauh, ia menilai masalah distribusi Solar subsidi di Kalimantan Barat telah menimbulkan efek domino yang luas. Ketika nelayan dan sektor logistik terhambat akibat kelangkaan Solar, dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah pesisir, tetapi merambat hingga ke daerah perhuluan atau pedalaman.

Nelayan yang kesulitan memperoleh Solar terpaksa tidak melaut, sehingga pasokan ikan menurun dan harga di pasar lokal melonjak. Sementara itu, Kalimantan Barat yang sangat bergantung pada jalur darat dan sungai untuk distribusi barang ke pedalaman ikut terdampak. Kesulitan BBM bagi truk logistik dan kapal motor sungai menyebabkan biaya angkut meningkat drastis dan memicu inflasi di daerah pelosok.

“Jika distribusi Solar bersubsidi terus macet, masyarakat di daerah perhuluanlah yang akan menanggung beban harga paling mahal. Ini menyentuh aspek ekonomi paling dasar,” jelasnya.

Memasuki tahun 2026, Herman menekankan bahwa ketegasan Pertamina, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar Solar bersubsidi tidak lagi bocor ke sektor industri maupun spekulan atau pelangsir.

“Saatnya negara hadir secara nyata, bukan sekadar retorika,” pungkasnya.( Per )

Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publi

PUBLIS : Per